BANDA ACEH | Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB Himabir) Banda Aceh, T. Rahmat Al Qahhar mendukung penuh Bupati Bireuen yang menolak kenaikan tunjangan transportasi anggota dewan dari Rp 11 juta menjadi Rp 21 Juta mulai tahun 2025.
Menurutnya, kenaikan tunjangan tersebut sangat tidak masuk akal mengingat kenaikannya hampir mencapai 2 kali lipat.
“Jika kita hitung total kenaikan anggaran untuk 40 anggota DPRK Bireuen seluruhnya itu mencapai 4,8 miliar, tentu ini bukan angka yang sedikit, bayangkan berapa banyak masyarakat yang terbantu jika anggaran tersebut di alihkan untuk masyarakat” ucapnya.
T. Rahmat kepada media Minggu 30 Maret 2025 menyebutkan bahwa, masih banyak hal yang harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Bireuen saat ini, apalagi dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tentu daerah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait alokasi anggaran.
“Anggaran 11 juta untuk sebulan itu sudah mencukupi nilainya untuk sewa mobil sesuai standar, saya dan tentu masyarakat pasti sepakat dengan keputusan bupati Bireuen menolak kenaikan tunjangan tersebut, pembangunan jembatan, irigasi, rumah dhuafa layak huni, dan hal hal lain yang bersinggungan langsung untuk masyarakat harus menjadi prioritas” tegasnya.
Terakhir, T. Rahmat menyampaikan agar anggota DPRK Bireuen bisa berbesar hati menerima keputusan tersebut, rakyat mewakilkan suaranya kepada mereka, sudah seharusnya kepentingan rakyat wajib nomor satu.
Editor : Redaksi
Social Header