JAKARTA | Banyak orang salah memahami ungkapan Presiden Prabowo yang mengatakan guru akan mendapatkan tambahan 2 juta pada tahun 2025.
Mengapa bisa terjadi salah pemahaman, karena yang dipahami itu otomatis semua guru apapun statusnya akan dapat tambahan 2 juta.
Bagaimana yang sesungguhnya? Apakah benar akan dapat 2 juta semua guru tanpa syarat? Jika salah, bagaimana juga yang benar terkait kabarnya penambahan gaji guru 2 juta? Yuk Simak di asumsipublik.id.
Isu kabar mengenai kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta per bulan yang sebelumnya dijanjikan oleh tim kampanye Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 kini menjadi perbincangan hangat.
Diketahui sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, anggota tim kampanye tersebut, menyatakan bahwa guru akan menerima tambahan gaji. Akan tetapi, pernyataan itu kemudian diluruskan kembali oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Vidio Zoom dikutip dalam Chanel YouTube.
Dalam penjelasannya, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Kemendikdasmen tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji guru.
"Yang kami lakukan sebelumnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi," Ujarnya pada saat Upacara Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Program Sertifikasi sebagai Solusi, Abdul Mu'ti menekankan bahwa program sertifikasi adalah upaya utama pemerintah untuk meningkatkan pendapatan guru.
Guru yang memenuhi persyaratan, termasuk lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), akan menerima tunjangan sertifikasi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok sebagaimana sebelumnya, hanya saja bagi yang belum sertifikasi kita memberi kesempatan yang mudah untuk guru agar semua guru lulus PPG.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 609 ribu guru akan mendapat manfaat dari program ini, baik guru ASN maupun non-ASN.
"Dengan sertifikasi, kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi, ini solusi yang kami tawarkan," ujarnya.
Klarifikasi atas Janji Kampanye
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal kenaikan gaji Rp 2 juta per bulan kini dianggap sebagai janji politik semata.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa penambahan pendapatan guru melalui sertifikasi adalah bentuk komitmen pemerintah yang realistis dan dapat direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang tepat dan cepat.
"Penambahan pendapatan guru bukan dari kenaikan gaji, tetapi melalui sertifikasi," katanya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang sudah berjalan daripada memenuhi janji politik yang tidak bisa direalisasikan.
Tantangan Implementasi
Namun, pelaksanaan program sertifikasi menghadapi beberapa kendala. Beberapa guru mengeluhkan proses sertifikasi yang memakan waktu lama, sementara yang lain mengkritik keterlambatan pencairan tunjangan.
Kasus ini seperti sering kita menerima informasi dari guru di Aceh, di mana dana sertifikasi guru diduga diendapkan dulu oleh dinas pendidikan, hal itu akan menjadi salah satu contoh tantangan yang perlu diatasinya.
Selain itu, peningkatan jumlah guru yang belum tersertifikasi juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Dalam jangka panjang, percepatan proses sertifikasi harus menjadi prioritas agar lebih banyak guru dapat merasakan manfaat dari program ini.
Di kesempatan lain Mendikdasmen menyampaikan bahwa tak perlu khawatir dengan guru senior akan mengecil tambahan penghasilannya di luar gaji dan sertifikasi. Karena yang akan dapat tambahan 2 juta adalah semua guru baik ASN maupun non ASN yang baru lulus PPG atau akan dapat sertifikasi pada tahun 2025.
Bila sebelumnya yang belum inpasing, guru non ASN di sekolah swasta atau guru honor di sekolah negeri hanya dapat sertifikasi 1,5 juta maka tahun 2025 akan dapatnya 2 juta.
Sedangkan guru senior yang sudah inpasing maka tetap seperti yang biasa diterima sekitar 3,2 juta hinga 3,7 juta/ bulan. Demikian, semoga bermanfaat, dan terus semangat.*
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header