JAKARTA | Kepala Desa (Keuchik) Lampulo Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Alta Zaini, NL.P dilantik sebagai Ketua DPP Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) se-Indonesia.
Alta Zaini, yang merupakan alumni Paralegal Justice Award (PJA) 2024 angkatan Kedua Perwakilan Aceh, program BPHN RI Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI berhasil menjadi sorotan publik usai dilantik bersama pengurus DPD Lainnya, Selasa 12 November 2024.
Pelantikan pengurus NLPA tersebut dilakukan secara terbuka oleh BPHN dengan khidmat di Gedung Pusat Pelatihan BPSDM Hukum dan HAM di Depok Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh Kepala BPHN RI Bapak Prof. DR.Widodo Ekatjahjana dan Ketua kamar pembinaanMahkamah Agung Republik Indonesia YM. Syamsul maarif S.H., L.LM,. Phd.
Kepala BPHN RI dalam sambutannya memberikan arahan dan motivasi bahwa dengan terbentuknya NLPA ini bisa memberikan sinergi di desa masing-masing dalam hal Non Litigasi sebagai juru damai.
“Kemudian memberikan pandangan agar masyarakat jangan sampai berproses ke pengadilan dalam hal kasus yang bisa diselesaikan dengan restoratife justice, atau dengan aturan lembaga adat wilayah masing-masing-masing yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai atau kekeluargaan,” ujarnya.
Ke depan pihaknya berharap dengan hadirnya NLPA ini bisa terus berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk terus memberikan perlindungan masyarakat sebagai juru damai atau hakim di tingkat desa atu Gampong yang menyelesaikan sengketa secara damai.
“Kami terus mengimbau kepada Mahkamah Agung RI agar seluruh jajaran alumni PJA NLPA dapat diberikan bimbingan lanjutan dan skill pengetahuan dengan mengikuti profesi mediator, atau lainnya sebagai kecakapan dalam memediasi perkara di desa,” tuturnya yang disambut baik oleh seluruh kades dan lurah alumni PJA 2023-2024.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Syamsul Maarif, S.H., L.LM., Phd. mengapresiasi inisiasi terbentuknya NLPA dari Alumni PJA 2023-2024 se-Indonesia yang hari ini telah dilantik sebanyak kurang lebih 78 orang pengurus menjadi pengurus utama dari 600 kades dan lurah.
Ia menegaskan bahwa dengan berperamnya kades dan lurah sebagai juru damai di desa mampu memberikan warna yang sangat baik dalam proses penyelesaian sengketa yang ada, tanpa harus berproses di pengadilan.
“Peran kades (Keuchik) dan lurah merupakan garda terdepan dan berperan penting dalam menyelesaikan perkara tingkat pertama sebelum masuk ranah pengadilan untuk di mediasi dulu secara kekeluargaan menuju damai tanpa harus berproses di pengadilan,” tegasnya.
Alta Zaini pada kesempatan itu memberikan keterangan bahwa dengan terbentuknya kepengurusan tingkat pusat sebagai wadah pemantapan peran kades (Keuchik) dan lurah sebagai juru damai atau hukim perdamaian di desa, bisa memberikan wadah yang positif bagi masyarakat umum lainnya.
Agar setiap sengketa yang bisa diselesaikan di desa secara damai tanpa harus berproses sampai ke pengadilan yang sangat memakan waktu dan biaya, terutama sengketa yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai,” ujar Alta Zaini Ketua Umum NLPA dalam keterangannya usai dilantik.
Sumber/Editor : Redaksi (Ir)
Social Header