BANDA ACEH | Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh SAPA terkait usulan agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
"Kami sangat mendukung inisiatif SAPA ini. Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh dan DPRA mengambil tindakan nyata dengan membuat aturan dan regulasi agar pangkalan gas elpiji dikelola langsung oleh BUMG desa. Dengan begitu, distribusi gas elpiji akan lebih mudah terkontrol, tepat sasaran, dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," kata Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara. Kamis 10 Oktober 2024.
Menurutnya, selama ini permainan dalam distribusi gas elpiji sangat merugikan masyarakat. Banyak ditemukan kelangkaan dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama pada momen-momen tertentu seperti peringatan Maulid Nabi.
Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kesulitan mendapatkan gas elpiji dan terpaksa membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal.
"Jika pangkalan gas elpiji dikelola oleh desa melalui BUMG, saya yakin masalah kelangkaan gas dapat teratasi dan masyarakat tidak lagi kecewa karena stok habis dalam waktu singkat. Pengalihan ini akan memastikan distribusi gas lebih merata, serta menambah Pendapatan Asli Gampong (PAG) desa," tegasnya.
Ia juga menambahkan, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. “Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan,” lanjutnya.
Ketua APDESI Aceh berharap Pj Gubernur Aceh segera mengambil langkah konkret dan mengalihkan distribusi gas elpiji ke BUMG desa demi kepentingan masyarakat.
“Saatnya Aceh punya sistem distribusi gas yang lebih adil dan transparan, serta menyejahterakan masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh,” pungkasnya.
Sebelumnya, seruan ini datang dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar Pj Gubernur Aceh untuk segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Menurut SAPA, pengalihan distribusi ke BUMG akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa sebagai pengelola akan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang kelangkaan atau harga yang melambung tinggi.
“Pj Gubernur Aceh harus menunjukkan keberpihakannya. Segera buat regulasi yang mengikat agar setiap desa punya pangkalan gas elpiji sendiri, yang diawasi dan dikelola oleh BUMG dengan pendampingan dari pemerintah. Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga jangka panjang agar distribusi gas elpiji di Aceh lebih tertata dan tidak ada lagi penyimpangan,” pinta DPP SAPA.
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header